KENDARI, DELIKANTARA.COM – Pergeseran jabatan strategis di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian. Kali ini, dinamika mutasi menyentuh pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), termasuk posisi Kapolda dan Wakapolda.
Berdasarkan informasi yang diberitakan sejumlah media lokal pada Minggu (22/11/2026), Kapolda Sultra Irjen Pol. Himawan Bayu Aji disebut mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. I Densus 88 AT Polri.
Posisi Kapolda Sultra dikabarkan akan dipercayakan kepada Irjen Pol. Langgeng Purnomo, yang sebelumnya menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pergeseran juga disebut terjadi pada jabatan Wakapolda Sultra. Brigjen Pol. Budi Hermawan dikabarkan mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.
Sementara itu, jabatan Wakapolda Sultra disebut akan diisi Brigjen Pol. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, yang sebelumnya bertugas sebagai Dosen Kepolisian Utama Tk. II Akpol Lemdiklat Polri.
Lalu Informasi tersebut mengacu pada potongan dokumen mutasi yang beredar dan pemberitaan media lokal. Kendati demikian, dokumen lengkap serta nomor Surat Telegram Kapolri yang menjadi dasar pergeseran tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi Polri.
Sebelumnya, Polri telah menerbitkan sejumlah kebijakan mutasi sepanjang Oktober hingga November 2026.
Di antaranya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, yang mengatur penugasan Langgeng Purnomo sebagai Kapolda DIY.
Selanjutnya, mutasi terhadap 264 perwira tinggi dan menengah tertuang dalam ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Polri kembali melakukan rotasi terhadap 25 personel melalui ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Namun, kedua surat telegram November tersebut perlu dibedakan dari informasi pergeseran pimpinan Polda Sultra yang berkembang pada 22 November.
Perubahan kepemimpinan di lingkungan Polda Sultra memiliki arti penting bagi keberlanjutan pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, pemberantasan narkoba, serta pelayanan masyarakat di 17 kabupaten/kota.
Karena itu, konfirmasi dari Divisi Humas Polri maupun Bidang Humas Polda Sultra diperlukan untuk memastikan nama pejabat, jabatan lama, jabatan baru, serta dasar administrasi mutasi tersebut.
Publik juga menantikan kepastian jadwal serah terima jabatan (sertijab) sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan.
Mutasi merupakan dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan Polri. Namun, transparansi informasi dan kepastian dokumen resmi tetap menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Laporan: Aby Razak















