KENDARI, DELIKANTARA.COM – Sejumlah Tim Jurnalis dan Wartawan menyiapkan gerakan pemantauan dan pengawasan jurnalistik terhadap pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mencakup 17 kabupaten/kota. Rabu 11/11/2026.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya percepatan registrasi Perlinsos Digital yang didorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat, transparan dan tepat sasaran.
Program pemantauan ini diarahkan untuk meninjau langsung kesiapan pemerintah daerah, proses registrasi masyarakat, ketersediaan agen pendamping, mekanisme verifikasi data hingga pelayanan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital Kemendagri pada 6 November 2026, capaian registrasi di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 17,90 persen. Sementara secara nasional, jumlah keluarga yang telah terdaftar mencapai 18.829.945 kepala keluarga dari total 96.044.487 kepala keluarga atau sekitar 19,61 persen.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi DelikAntara.com untuk mendorong keterbukaan informasi dan melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan program di daerah.
Peninjauan jurnalistik akan diarahkan ke seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, meliputi Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Wakatobi.
Dalam pelaksanaannya, tim jurnalis dan wartawan DelikAntara.com akan melakukan koordinasi, observasi lapangan, wawancara serta konfirmasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat.
Sejumlah instansi yang menjadi sasaran penelusuran informasi meliputi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan, termasuk agen atau petugas registrasi Perlinsos Digital.
Untuk memastikan pemberitaan memiliki dasar fakta yang kuat, pemantauan akan difokuskan pada enam aspek utama.
Pertama, perkembangan registrasi masyarakat, termasuk jumlah keluarga yang sudah dan belum terdaftar di setiap daerah.
Kedua, akurasi pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak terlewat akibat kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian data.
Ketiga, kesiapan agen Perlinsos Digital dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya warga yang tidak memiliki telepon pintar atau mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi.
Keempat, transparansi pelayanan registrasi, termasuk memastikan tidak ada pungutan liar, penyalahgunaan identitas maupun praktik yang merugikan masyarakat.
Kelima, perlindungan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas dan warga di wilayah kepulauan maupun daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet.
Keenam, pengawasan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam membentuk satuan tugas (satgas), melakukan koordinasi lintas instansi dan mengevaluasi perkembangan registrasi.
DelikAntara.com menempatkan kegiatan ini sebagai pengawasan jurnalistik yang mengedepankan independensi, objektivitas, verifikasi dan keberimbangan informasi.
Setiap temuan lapangan akan dikonfirmasi kepada pihak terkait sebelum dipublikasikan. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, ketidaksesuaian data atau keluhan masyarakat, redaksi akan melakukan penelusuran berdasarkan bukti dan memberikan kesempatan kepada pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.
Tim jurnalis juga akan menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi masyarakat, terutama informasi kependudukan, biometrik serta dokumen yang berkaitan dengan bantuan sosial.
Melalui langkah tersebut, pemantauan diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan Perlinsos Digital, sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan instansi berwenang.
Digitalisasi bantuan sosial merupakan perubahan penting dalam tata kelola pelayanan publik. Namun, keberhasilan sebuah sistem tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang berhasil diregistrasi atau banyaknya agen yang terdaftar.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perlindungan, apakah proses verifikasi berlangsung transparan, dan apakah warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi tetap memperoleh pelayanan yang layak.
Di sinilah fungsi kontrol sosial pers menjadi penting. Pemerintah memiliki kewenangan menjalankan program dan menetapkan kebijakan, sedangkan pers memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaannya melalui fakta, informasi dan suara masyarakat.
DelikAntara.com berkomitmen mengawal pelaksanaan Perlinsos Digital dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan di seluruh Sulawesi Tenggara.
Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya dan hak masyarakat tetap terlindungi.
Mengawal Kebijakan, Mengawasi Pelayanan, Menyuarakan Kepentingan Rakyat.
Laporan: Redaksi
