KENDARI, DELIKANTARA.COM – Seorang pengawas sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari, Farida, diduga berupaya menghalangi kerja jurnalistik wartawan Kendarikini. Peristiwa ini terjadi saat jurnalis tengah melakukan konfirmasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengenai pengadaan buku yang tidak dapat dibuktikan di Sekolah Dasar SD Negeri 39 Kendari.
Saat dimintai keterangan terkait temuan tersebut, Kepala SD Negeri 39 Kendari, Mirawati, mengklaim bahwa persoalan anggaran puluhan juta rupiah itu telah ditindaklanjuti pihaknya.
“Yang pastinya Rp25 juta itu kita sudah selesaikan di BPK,” ujar Mirawati kepada Kendarikini, Kamis (12/11/2026).
Namun, ketika jurnalis Kendarikini mencoba menggali informasi lebih rinci mengenai jumlah serta jenis buku yang diadakan oleh pihak sekolah, Mirawati enggan memberikan penjelasan teknis dan melempar tanggung jawab kepada bendahara sekolah.
“Kalau jumlah bukunya jangan tanya ke saya, ke bendahara. Kepala sekolah tidak ada hubungannya,” katanya.
Upaya jurnalis untuk mendalami rincian pengadaan buku tersebut kemudian terhenti akibat intervensi dari Pengawas Dikbud Kota Kendari, Farida, yang berada di lokasi. Padahal, sesi wawancara tersebut ditujukan khusus kepada Kepala SD Negeri 39 Kendari dan tidak melibatkan pengawas.
Farida tiba-tiba memotong jalannya wawancara dan melontarkan tudingan bahwa pertanyaan yang diajukan jurnalis terkesan berbelit-belit serta sengaja mencari-cari celah atas temuan BPK tersebut.
“Agar tidak mempersulit saja, selalu menggali-gali,” ucap Farida menyela wawancara.
Tidak hanya menyela dan mendesak Mirawati untuk segera menyudahi sesi tanya jawab, Farida juga bertindak jauh dengan merampas ponsel jurnalis Kendarikini yang tengah digunakan untuk merekam video wawancara di lokasi.
“Maksudnya Ibu (Mirawati) jawab supaya cepat selesai,” tambah Farida.
Perlu diketahui Pasal 18 Ayat 1 menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik dalam mencari dan memperoleh informasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sebelumnya, sejumlah Sekolah Dasar SD Negeri di Kota Kendari menjadi sorotan setelah ditemukan adanya pengadaan buku yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari Tahun 2025, hal ini memicu potensi kerugian daerah sebesar Rp61.406.300,00.
Temuan tersebut tertuang dalam dokumen LHP resmi dengan nomor 25.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tertanggal 22 Mei 2026.
Berdasarkan dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK bernomor 25.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tertanggal 22 Mei 2026, nilai pengadaan buku yang bermasalah di SD Negeri 39 Kendari tercatat sebesar Rp25.293.000,00.
Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadis Dikbud Kota Kendari, Saemina, menyatakan bahwa mengenai status dana tersebut pihak sekolah terkait telah menyelesaikan kewajiban keuangan mereka.
“Mohon maaf kalau yang ini (Rp61.406.300,00) sekolah sudah mengembalikan,” ujar Saemina kepada Kendarikini, Rabu (11/11/2026).
Meski dana tersebut dilaporkan telah dikembalikan, BPK tetap menegaskan bahwa temuan administrasi ini menjadi catatan penting. BPK meminta Dikbud Kota Kendari untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kepala sekolah dalam pelaporan serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang di masa mendatang.
Hingga berita ini diterbitkan, DelikAntara.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Pengawas Dikbud Kota Kendari Farida, Kepala SD Negeri 39 Kendari Mirawati, dan Kadis Dikbud Kota Kendari Saemina terkait insiden dugaan penghalangan kerja jurnalistik dan perampasan ponsel jurnalis tersebut.
Laporan: Aby Razak
