Dinas Kehutanan Sultra Tindaklanjuti Sengketa Areal PS KTH Peroa dan Konawe Tanimandiri, Penyelesaian Konflik Jadi Prioritas!

banner 120x600

KONAWE, DELIKANTARA.COM – Perselisihan dugaan tumpang tindih areal usulan program Perhutanan Sosial (PS) antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa dan KTH Konawe Tanimandiri di Kelurahan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai ditindaklanjuti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kamis (19/11/2026).

Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah KTH Peroa memenuhi undangan resmi Dinas Kehutanan Sultra untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen pendukung terkait riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan yang menjadi objek perselisihan.

Dalam pertemuan tersebut, KTH Peroa membawa sejumlah bukti administrasi, di antaranya surat keterangan pengelolaan yang diklaim telah dimiliki rumpun keluarga KTH Peroa sejak 1998 serta Surat Keterangan Garapan (SKLG) yang diterbitkan Lurah Abuki pada 2010.

Putra, yang juga salah satu pemilik alas hak sekaligus orang yang dipercaya rumpun KTH Peroa untuk membuka dan mengungkap seluruh fakta terkait persoalan tersebut, mengatakan bahwa dokumen yang diserahkan menjadi dasar penting untuk meminta pemerintah melakukan verifikasi secara objektif terhadap kedua kelompok tani.

Menurut Putra, pihaknya juga memperlihatkan bukti visual berupa rekaman video yang diklaim memuat pengakuan salah seorang anggota KTH Konawe Tanimandiri mengenai penerimaan uang muka sebesar Rp5 juta per orang dari pihak perusahaan.

Ia menyebut, dalam rekaman tersebut juga terdapat keterangan mengenai dugaan kesepakatan pembagian lahan seluas 10 hektare, dengan pembagian 3,5 hektare untuk perusahaan dan 6,5 hektare untuk pihak yang disebut sebagai pemilik atau pengelola.

“Dugaan keterlibatan perusahaan ini perlu ditelusuri secara serius. Program Perhutanan Sosial diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi,” tegas Putra.

Ia meminta Dinas Kehutanan Sultra segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian maupun konflik horizontal di tengah masyarakat.

Putra juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal persoalan tersebut bersama rumpun KTH Peroa dan mendorong keterbukaan seluruh pihak. Apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas, pihaknya berencana mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait di DPRD Kabupaten Konawe.

Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Karnado, S.Hut., M.Sc., menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan terkait dua kelompok tani yang sama-sama mengusulkan program Perhutanan Sosial pada wilayah yang mengalami tumpang tindih.

Ia menegaskan, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kedudukan dan dasar penguasaan masing-masing kelompok sebelum proses pengajuan Perhutanan Sosial dilanjutkan.

“Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencegah konflik di masyarakat, bukan justru memicu konflik. Kalau ada usulan yang berpotensi menimbulkan konflik, maka potensi konfliknya harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelas Karnado.

Menurutnya, Perhutanan Sosial ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menggantungkan kehidupan dan telah melakukan aktivitas pengelolaan di dalam kawasan hutan. Hal tersebut harus dapat dibuktikan melalui keberadaan tanaman, kebun, aktivitas pengelolaan maupun dokumen pendukung lainnya.

Karnado menyebut, Dinas Kehutanan akan kembali berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) serta pihak terkait untuk menelaah kedudukan kedua kelompok tani.

Apabila persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, penyelesaiannya harus diprioritaskan melalui musyawarah kedua kelompok dengan melibatkan pemerintah setempat.

“Kalau memang diteruskan akan menimbulkan konflik, kami selesaikan dulu konfliknya. Kedua kelompok tani harus berembuk mencari solusi terbaik. Kalau belum selesai, proses Perhutanan Sosial bisa kami tunda sampai potensi konfliknya terurai,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengajuan Perhutanan Sosial masih berada pada tahap usulan. Proses selanjutnya mencakup verifikasi administrasi oleh tim terkait di tingkat pusat, sebelum dilanjutkan dengan verifikasi teknis di lapangan apabila persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan.

Hasil verifikasi teknis nantinya dapat menentukan apakah usulan diterima seluruhnya, sebagian, atau ditolak berdasarkan ketentuan dan kondisi faktual di lapangan.

Karnado turut mengingatkan kedua kelompok tani agar menahan diri dan tidak melakukan pembukaan maupun pembakaran lahan pada areal yang diusulkan selama belum memperoleh legalitas atau persetujuan resmi.

Ia menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan rumpun keluarga KTH Peroa, Hendra Bayu Habib SE, turut hadir untuk mendorong keterbukaan dan penyelesaian persoalan secara menyeluruh.

Ia meminta Dinas Kehutanan mengambil langkah komprehensif dan segera memberikan kejelasan mengenai pihak yang memiliki dasar pengelolaan atas areal yang diperselisihkan.

Menurutnya, penyelesaian harus mengedepankan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan riwayat penguasaan lahan, dokumen administrasi, serta bukti pengelolaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Hendra Bayu, juga menegaskan bahwa pihaknya berharap seluruh dokumen dan bukti riwayat penguasaan lahan yang telah diserahkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.

Ia menilai, bukti administrasi dan riwayat pengelolaan yang dimiliki KTH Peroa perlu diperiksa secara objektif sebelum pemerintah mengambil keputusan terhadap kedua usulan tersebut.

Hingga saat ini, belum terdapat keputusan final mengenai legalitas maupun penetapan areal usulan Perhutanan Sosial kedua kelompok tani.

Dinas Kehutanan Sultra menegaskan bahwa penyelesaian potensi konflik menjadi prioritas agar program Perhutanan Sosial benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru.

 

Laporan: Aby Razak

banner 325x300 banner 1600x450

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *