KONAWE, DELIKANTARA.COM – Persoalan dugaan tumpang tindih klaim penguasaan lahan dalam pengajuan program Perhutanan Sosial di wilayah Andoaha, Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mencuat. Sabtu 14/11/2026.
Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa, Amal Ridwan, mendesak instansi kehutanan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dua kelompok yang mengajukan pengelolaan kawasan tersebut.
Persoalan itu melibatkan KTH Peroa dan KTH Konawe Tani Mandiri. Kedua kelompok disebut mengajukan pengelolaan areal yang sama dengan luas diperkirakan mencapai 200 hektare.
Dalam wawancara di Kelurahan Abuki, Sabtu (14/11/2026), Amal Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya menilai wilayah tersebut telah lama dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh rumpun keluarga yang tergabung dalam KTH Peroa.
Namun, menurut Amal, muncul klaim dari pihak KTH Konawe Tani Mandiri yang diprakarsai seseorang bernama saudara sadar. Ia menduga klaim tersebut berpotensi membuka jalan bagi masuknya kepentingan perusahaan ke kawasan yang dipersoalkan.
“Kami menduga ada kerja sama dengan pihak korporasi. Bahkan, ada kekhawatiran lahan tersebut nantinya akan dialihkan untuk kepentingan perusahaan, termasuk kemungkinan perkebunan sawit,” ungkap Amal.
Meski demikian, dugaan keterlibatan perusahaan maupun rencana pengembangan perkebunan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.
Amal menjelaskan, KTH Peroa telah mengajukan proposal Perhutanan Sosial dengan dokumen administrasi yang menurutnya telah dipersiapkan. Karena itu, ia mempertanyakan apabila pengajuan kelompoknya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sementara kelompok lain disebut berpeluang melanjutkan proses pada areal yang sama.
Ia juga mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian administrasi dalam kepengurusan KTH Konawe Tani Mandiri, termasuk domisili ketua kelompok dan mekanisme pergantian pengurus.
Menurut Amal, berdasarkan pemahaman pihaknya terhadap ketentuan Perhutanan Sosial, domisili pengurus kelompok harus sesuai dengan lokasi pengajuan. Ia menyebut saudara sadar diketahui beralamat di Aleuti, bukan di wilayah lokasi pengajuan.
Selain itu, Amal mempertanyakan dugaan tidak adanya berita acara pergantian kepengurusan yang ditandatangani pemerintah setempat sebagaimana mekanisme administrasi yang menurutnya harus dipenuhi.
Persoalan tersebut juga menyeret perhatian terhadap proses penanganan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Amal mengungkapkan, pihak KTH Peroa pernah mendatangi kantor KPH UNIT XXII LAIWOI KONAWE untuk meminta penjelasan mengenai penyelesaian konflik dua kelompok yang mengajukan areal sama.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku memperoleh penjelasan dari Kepala Seksi Perlindungan Kehutanan, Hariadji, bahwa apabila dua kelompok mengajukan lokasi yang sama, proses proposal dapat dihentikan sampai persoalan diselesaikan.
Menurut Amal, saat itu pihak KPH juga menyarankan agar kedua kelompok melakukan musyawarah internal dengan melibatkan pemerintah setempat sebagai mediator.
Namun, ia menilai langkah mediasi tersebut belum terlaksana. Sebaliknya, pihaknya justru mempertanyakan proses administrasi yang dinilai belum memberikan kejelasan mengenai kedudukan masing-masing kelompok.
“Kami menyayangkan belum adanya langkah mempertemukan kedua kelompok untuk mencari penyelesaian. Seharusnya KPH bersama pemerintah setempat memfasilitasi mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Amal juga menduga terdapat keberpihakan oknum aparat kehutanan terhadap salah satu kelompok. Ia meminta dugaan tersebut diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang.
Sebagai dasar keberatan, Amal menyebut rumpun keluarga yang tergabung dalam KTH Peroa memiliki sejumlah dokumen terkait penguasaan lahan di wilayah Andoaha.
Dokumen tersebut, menurutnya, antara lain Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Abdul Malik dan Surat Keterangan Lahan Garapan (SKLG) yang disebut telah dimiliki sejak 1998.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan dokumen atau alas hak yang menjadi dasar klaim pihak KTH Konawe Tani Mandiri terhadap kawasan yang sama.
“Kami ingin semuanya dibuka secara transparan. Kalau memang ada pihak lain yang mengklaim, harus ditunjukkan dasar administrasinya. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama menguasai dan mengelola lahan justru dirugikan,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, KTH Peroa meminta KPH UNIT XXII LAIWOI KONAWE, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Sulawesi Tenggara, serta instansi kehutanan terkait segera turun melakukan pemeriksaan lapangan.
Mereka juga meminta dilakukan verifikasi terhadap dokumen kedua kelompok, penelusuran riwayat penguasaan lahan, pemeriksaan persyaratan administrasi, serta mediasi terbuka dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat.
Amal menegaskan, penyelesaian harus dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan konflik horizontal maupun merugikan masyarakat yang selama ini mengklaim memiliki hubungan historis dengan kawasan tersebut.
“Kami meminta pihak berwenang memberikan kejelasan siapa yang memenuhi persyaratan dan siapa yang memiliki dasar pengelolaan yang sah. Semua harus diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu,” tutupnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan keberpihakan oknum kehutanan, klaim penguasaan lahan, serta persoalan administrasi kedua kelompok masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari KPH Laiwui/Konawe, Balai PSKL Sulawesi Tenggara, KTH Konawe Tani Mandiri, dan pihak yang disebut dalam keterangan narasumber diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.
Penulis: Aby Razak
