KONAWE, DELIKANTARA.COM – Dugaan praktik jual beli atau pengalihan penguasaan lahan di kawasan hutan yang dikaitkan dengan Kelompok Tani Hutan KTH Konawe Tanimandiri kini menjadi sorotan serius.
Rekaman video yang mengungkap dugaan adanya perjanjian dan transaksi uang antara kelompok tani dengan pihak perusahaan memunculkan pertanyaan besar mengenai legalitas penguasaan lahan serta dugaan penyimpangan tujuan program Perhutanan Sosial.
Persoalan ini mencuat setelah muncul rekaman video yang diklaim memuat pengakuan salah seorang anggota KTH Konawe Tanimandiri terkait penerimaan uang muka sebesar Rp5 juta per orang dari pihak perusahaan.
Tidak hanya itu, rekaman tersebut juga disebut mengungkap dugaan kesepakatan pembagian lahan seluas 10 hektare, dengan rincian 3,5 hektare untuk perusahaan dan 6,5 hektare untuk pihak yang disebut sebagai pemilik atau pengelola.
Jika informasi dalam rekaman tersebut benar dan didukung alat bukti yang sah, dugaan transaksi ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi kelompok tani. Lebih jauh, hal tersebut berpotensi membuka persoalan hukum serius terkait penguasaan, pemanfaatan, hingga dugaan komersialisasi kawasan hutan.
Putra, yang juga merupakan salah satu pemilik alas hak sekaligus orang yang dipercaya rumpun KTH Peroa untuk membuka dan mengungkap seluruh fakta terkait persoalan tersebut, menegaskan bahwa bukti dokumentasi yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara harus menjadi pintu masuk pemeriksaan menyeluruh.
Menurutnya, rekaman video tersebut perlu diuji keaslian, konteks, serta kebenaran materi yang disampaikan di dalamnya, termasuk dugaan penerimaan uang dan kesepakatan pembagian lahan dengan perusahaan.
Ini bukan persoalan kecil. Jika benar ada uang muka dan kesepakatan pembagian lahan dengan perusahaan, publik berhak mengetahui atas dasar hukum apa kawasan yang berkaitan dengan program Perhutanan Sosial itu diperjanjikan atau dialihkan, tegas Putra, Kepada DelikAntara.com Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Verifikasi harus menyentuh substansi dugaan transaksi, pihak-pihak yang terlibat, aliran uang, status kawasan, hingga legalitas perusahaan dalam menguasai atau memanfaatkan areal tersebut.
Persoalan ini juga memunculkan dugaan praktik yang menyerupai mafia tanah di kawasan hutan, apabila nantinya terbukti terdapat pengaturan penguasaan atau pengalihan lahan negara untuk kepentingan komersial melalui kesepakatan di luar ketentuan hukum.
Secara hukum, kawasan hutan tidak serta-merta dapat diperjualbelikan atau dialihkan menjadi hak milik pribadi hanya berdasarkan kesepakatan antarpihak.
Putra menegaskan, program Perhutanan Sosial pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, bukan menjadi instrumen transaksi lahan atau jalan masuk kepentingan korporasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, ia meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengusut secara objektif dugaan kesepakatan tersebut, termasuk memeriksa hubungan antara KTH Konawe Tanimandiri dan perusahaan yang disebut dalam rekaman video.
Program Perhutanan Sosial diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi. Jika benar ada transaksi dan pembagian lahan, harus dibuka secara terang siapa yang membuat kesepakatan, siapa yang menerima uang, dan apa dasar hukum penguasaan lahannya, tegasnya.
Rumpun KTH Peroa mendesak agar pemerintah tidak menutup mata terhadap fakta-fakta yang telah disampaikan. Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang perlu dijawab melalui verifikasi lapangan dan penelusuran dokumen, yakni status hukum kawasan yang dipersoalkan, legalitas alas hak yang diklaim para pihak, keabsahan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, dugaan aliran uang, serta keterlibatan perusahaan dalam kesepakatan yang disebutkan dalam rekaman.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, persoalan tersebut dinilai perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Kini, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang berhak mengelola lahan, melainkan apakah kawasan hutan yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat justru diduga menjadi objek transaksi untuk kepentingan tertentu?
Publik menunggu keberanian pemerintah membuka seluruh fakta. Sebab, jika kawasan hutan benar-benar diperjualbelikan melalui kesepakatan yang melanggar hukum, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai sengketa antarkelompok tani.
Hingga berita ini diterbitkan, DelikAntara.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab 2×24 jam kepada KTH Konawe Tanimandiri, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, dan perusahaan yang disebut dalam rekaman video, guna memastikan keberimbangan informasi dan asas praduga tak bersalah.
Penulis: Aby Razak















