KONAWE, DELIKANTARA.COM – Dua inovasi digital Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memperoleh surat pencatatan ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Kedua inovasi tersebut adalah Konawe Lapor (Kolapor) dan Pindara Konawe yang dikembangkan untuk memperkuat pelayanan publik serta integrasi sistem pemerintahan berbasis digital.
Penyerahan surat pencatatan ciptaan berlangsung di Kompleks STQ Unaaha, Kamis (12/11/2026), di sela kegiatan Sosialisasi dan Talkshow Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026.
Surat pencatatan ciptaan diterbitkan atas nama Kepala Dinas Kominfo Konawe, Suparjo, sebagai pencipta aplikasi Konawe Lapor atau Kolapor. Sedangkan, pencatatan Pindara Konawe di Gagas oleh Sekretaris Dinas Kominfo Konawe, Mahbub Fauzi.
Pencatatan tersebut menjadi bentuk pengakuan administratif terhadap karya cipta yang dihasilkan jajaran Diskominfo Konawe sekaligus memperkuat dokumentasi perlindungan kekayaan intelektual atas inovasi digital daerah.
Kolapor dikembangkan sebagai platform pengaduan masyarakat berbasis digital yang memberikan kemudahan bagi warga untuk menyampaikan berbagai laporan dan persoalan pelayanan publik selama 24 jam.
Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman lapor.konawekab.go.id. Selain menyampaikan pengaduan, warga juga dapat memantau perkembangan penanganan laporan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui fitur Lapor Sekarang, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan melampirkan kronologi kejadian, foto pendukung, serta titik koordinat GPS untuk memastikan lokasi peristiwa dapat diketahui secara akurat.
Sedangkan Konawe Panic Button disiapkan sebagai fasilitas pelaporan kondisi darurat yang terintegrasi dengan sejumlah instansi pelayanan dan penanganan kedaruratan, meliputi Public Safety Center (PSC) 119, Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe.
Keunggulan lainnya terletak pada mekanisme pemantauan dan eskalasi laporan secara berjenjang. Setiap pengaduan yang masuk diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
Apabila laporan melewati batas waktu penanganan yang ditetapkan, sistem secara otomatis meneruskan pengaduan tersebut kepada pimpinan OPD bersangkutan.
Mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap tindak lanjut pengaduan sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Berbeda dengan Kolapor yang berorientasi pada pelayanan dan pengaduan masyarakat, Pindara Konawe dikembangkan sebagai platform pemerintahan digital terintegrasi.
Inovasi ini digagas oleh Mahbub Fauzi tersebut dan diarahkan untuk menyatukan berbagai sistem dan data antarorganisasi perangkat daerah dalam satu ekosistem layanan digital.
Pengembangan Pindara bertujuan mempercepat proses administrasi pemerintahan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Melalui integrasi tersebut, pertukaran data dan koordinasi antarperangkat daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi modern, efisien, dan terarah.
Pindara Konawe juga telah tersedia melalui layanan distribusi aplikasi untuk perangkat iOS dan Android, sehingga dapat diunduh melalui App Store dan Google Play Store.
Kehadiran Kolapor dan Pindara memperlihatkan dua pendekatan inovasi dalam mendukung transformasi digital daerah.
Kolapor berfokus pada perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan pengaduan dan percepatan respons pemerintah. Sementara Pindara diarahkan untuk memperkuat integrasi sistem administrasi serta koordinasi internal pemerintahan.
Dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan oleh DJKI, kedua inovasi tersebut memperoleh dokumentasi resmi pencatatan kekayaan intelektual atas karya cipta yang didaftarkan.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya Diskominfo Konawe dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi.
Ke depan, keberhasilan inovasi tersebut tidak hanya diukur dari pencatatan kekayaan intelektual, tetapi juga dari kebermanfaatan, konsistensi pengembangan, kemudahan akses, dan efektivitas penerapannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe.
Laporan: Aby Razak
