Fakta Dibalik Penyaluran TKD Rp653,2 Triliun Mengalir ke Daerah, Transparansi Penggunaan Anggaran Jadi Prioritas!

banner 120x600

KENDARI, DELIKANTARA.COM – Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,2 triliun kepada pemerintah daerah selama Januari hingga Oktober 2026. Penyaluran tersebut mencapai 90 persen dari total pagu TKD setelah revisi sebesar Rp726,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pagu TKD awalnya ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Namun, anggaran tersebut kemudian mengalami penyesuaian untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera serta kebutuhan lainnya.

“Di APBN 2027, TKD ini kita naikkan lagi ke angka Rp735 triliun. Sementara itu, untuk penyelesaian tahun ini, penyaluran transfer sampai dengan Oktober telah disalurkan Rp653,2 triliun atau 90%,” ujar Suahasil, sebagaimana dikutip DDTCNews, Senin (16/11/2026).

Suahasil menjelaskan, penyaluran TKD antara lain dilakukan melalui dana transfer umum sebesar Rp437,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai gaji 5,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah, iuran jaminan kesehatan bagi 3 juta peserta JKN, serta perlindungan bagi 1,08 juta peserta Jamsostek.

Selanjutnya, dana transfer khusus mencapai Rp140,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung 43,7 juta siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 1,04 juta peserta pendidikan kesetaraan.

Selain sektor pendidikan, dana transfer khusus juga dimanfaatkan untuk pemasangan 32.495 sistem penyediaan air minum (SPAM), perbaikan jalan sepanjang 531,2 kilometer, layanan pendidikan bagi 5,96 juta siswa PAUD, pemberian tunjangan kepada 1,68 juta guru, serta penguatan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).

Sementara itu, penyaluran melalui dana desa, dana insentif, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan mencapai Rp75,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup dukungan bagi 75.172 desa, 30.132 Koperasi Merah Putih, serta 737.704 penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT).

Suahasil menegaskan, TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, manfaat anggaran negara juga disalurkan langsung melalui berbagai program prioritas APBN, sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat dari belanja pemerintah daerah.

“Manfaat yang diterima oleh seluruh masyarakat kita bukan hanya yang lewat APBD, tetapi juga yang melewati program prioritas APBN,” ucapnya.

Sejumlah program prioritas tersebut meliputi subsidi, cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, kartu sembako, hingga sekolah rakyat.

Suahasil menyebutkan, total anggaran TKD ditambah belanja pemerintah pusat untuk program prioritas, termasuk yang dilaksanakan di daerah, mencapai Rp2.086,4 triliun pada 2026.

Adapun belanja pemerintah pusat pada 2026 mencapai Rp1.360 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp1.445 triliun pada 2027.

“Ini angkanya [alokasi pagu] naik terus dari 2025 ke 2026. Tahun ini belanja pemerintah pusat [dana APBN] Rp1.360 triliun, tahun depan diestimasi Rp1.445 triliun,” tutup Suahasil.

Dengan demikian, Fakta Dibalik Intelektual menunjukan besarnya anggaran transfer tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan membuka informasi mengenai alokasi, realisasi, serta penggunaan TKD agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran negara memberikan dampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

 

#Faktadibalikintelektual

#DelikAntara.com

#Pemerintahpusat

#Pemerintahdaerah

banner 325x300 banner 1600x450

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *