BREAKING: KTH Peroa Desak Dinas Kehutanan Sultra Turun Tangan, Klaim Ganda Lahan Perhutanan Sosial Berpotensi Picu Konflik!

banner 120x600

KONAWE, DELIKANTARA.COM -Perselisihan dugaan klaim ganda areal yang direncanakan untuk pengajuan program Perhutanan Sosial (PS) di Kelurahan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra, memasuki babak baru. Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa resmi menyurati Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta verifikasi dan klarifikasi terhadap objek areal yang diperselisihkan dua kelompok.

Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 02/KTH/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 yang diterima secara resmi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin (16/11/2026).

Surat tersebut diserahkan langsung Ketua KTH Peroa, Amal Ridwan dan diterima oleh perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Lukman, pada Senin (16/11/2026), setelah pihaknya mengaku belum menerima konfirmasi tindak lanjut dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Laiwoi.

Amal mengatakan, permohonan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperoleh kepastian atas dugaan tumpang tindih klaim penguasaan satu lokasi yang menjadi objek pengajuan Perhutanan Sosial.

“Kami berharap Dinas Kehutanan membentuk tim untuk turun langsung ke lapangan, memeriksa persoalan ini, serta memanggil kedua kelompok yang terlibat,” ungkap Amal.

Ia juga meminta adanya tenggat waktu penyelesaian agar persoalan tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

Surat Tanda Terima Laporan: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. 16/11/2026

Sementara itu, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Lukman, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya belum memiliki kewenangan memberikan penjelasan substantif terkait surat tersebut.

“Yang bisa menjelaskan itu kecuali Pak Kadis. Nanti mungkin beliau akan menunjuk siapa yang bisa menjelaskan terkait surat itu,” ujarnya.

Meski demikian, Lukman menyatakan surat yang disampaikan tersebut dapat diteruskan kepada pimpinan. Namun, ia belum dapat memastikan bentuk tindakan lanjutan yang akan diambil.

Di sisi lain, Ketua Umum HMI Cabang Konawe, Rifaldi, menegaskan kehadirannya dalam penyerahan surat tersebut merupakan bentuk pengawalan agar persoalan mendapat perhatian serius dari instansi berwenang.

Ia mendorong Dinas Kehutanan menggelar audiensi dengan kedua kelompok, melakukan verifikasi lapangan, serta memastikan kelompok yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh penetapan melalui Surat Keputusan (SK) sesuai ketentuan.

“Prinsipnya, saya tidak hadir untuk membenarkan salah satu kelompok ataupun menyudutkan pihak tertentu. Saya hadir untuk mengawal proses penyelesaian agar berjalan secara adil, objektif, dan sesuai aturan hukum,” tegas Rifaldi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan substantif dari Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara mengenai tindak lanjut permohonan tersebut.

 

Laporan: Aby Razak

banner 325x300 banner 1600x450

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *