JAKARTA, DELIKANTARA.COM – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Pembicaraan itu berlangsung di tengah meningkatnya dinamika politik dan hukum terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Istana menegaskan bahwa penyampaian niat tersebut belum berarti Gibran secara resmi berhenti dari jabatannya.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena berlangsung bersamaan dengan pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Dengan demikian, persoalan yang semula berkembang sebagai sengketa administratif mengenai dokumen pendidikan kini memasuki ruang politik dan ketatanegaraan.
Sebelum pertemuan Gibran dan Prabowo, dinamika politik di DPR telah menunjukkan perkembangan signifikan.
Sejumlah anggota DPR mulai membicarakan kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang muncul setelah putusan Mahkamah Agung.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Puan mengatakan, laporan itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa persidangan dengan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dari fraksi dan anggota DPR.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap langkah harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pada Selasa (10/11/2026), DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda utama rapat tersebut adalah pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan. Rapat ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap wacana penggunaan hak menyatakan pendapat.
Puan juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan status Gibran sebelum terdapat pernyataan resmi mengenai pengunduran dirinya.
Pernyataan tersebut penting karena secara ketatanegaraan terdapat perbedaan antara menyampaikan niat mundur, mengajukan pengunduran diri secara resmi, dan berakhirnya masa jabatan seorang wakil presiden.
Salah satu perkembangan yang memperbesar polemik adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, MA mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Objek sengketa adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Surat tersebut sebelumnya digunakan sebagai dokumen administratif untuk menerangkan penyetaraan pendidikan Gibran dengan pendidikan tingkat SMA atau sederajat di Indonesia.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikannya dari pihak yang menguasai untuk dimusnahkan.
Putusan ini menjadi perkembangan penting karena menyentuh dokumen yang pernah digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Namun, perlu ditegaskan bahwa objek perkara MA adalah keputusan administrasi penerbitan surat penyetaraan, bukan putusan langsung mengenai pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden.
Sebelum putusan MA, persoalan pendidikan Gibran juga menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran di luar negeri, termasuk Orchid Park Secondary School di Singapura, UTS Insearch di Australia, dan Management Development Institute of Singapore (MDIS).
Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
Mereka meminta adanya pemeriksaan terhadap dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat tersebut.
Pada 6/10/2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga membahas persoalan bukti pendidikan yang diajukan dalam proses pemeriksaan.
Akan tetapi, MK tidak menjatuhkan putusan pemberhentian atau diskualifikasi terhadap Gibran karena perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu setelah pasangan terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024.
Dengan demikian, putusan MK dan MA memiliki ruang lingkup serta objek hukum yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Setelah perkembangan di MK dan MA, sejumlah pihak mulai mendorong DPR menggunakan kewenangan pengawasannya.
Salah satu aspirasi tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, yang meminta DPR mempertimbangkan penggunaan hak angket untuk memperoleh penjelasan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam perkembangannya, pembicaraan kemudian mengarah pada Hak Menyatakan Pendapat.
Anggota DPR dari sejumlah partai memiliki pandangan berbeda mengenai langkah yang perlu ditempuh.
Sebagian menilai putusan MA perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, sedangkan pihak lain mengingatkan bahwa putusan mengenai dokumen administrasi kementerian tidak otomatis mengubah status jabatan wakil presiden.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan hukum administratif, tetapi juga berkembang menjadi isu politik nasional.
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian publik adalah mekanisme hukum apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Dalam ketentuan tersebut, DPR dapat mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau apabila presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Jika proses tersebut memenuhi seluruh ketentuan konstitusi, usulan pemberhentian selanjutnya dibawa kepada MPR untuk diputuskan.
Sementara itu, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Karena itu, niat Gibran untuk mengundurkan diri harus dibedakan dari proses pemakzulan.
Pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua jalur ketatanegaraan yang berbeda.
Pertemuan Gibran dengan Prabowo pada 10 November 2026 menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian persoalan yang telah berlangsung sejak polemik dokumen pendidikan mencuat kembali.
Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi lain, proses hukum mengenai dokumen administrasi pendidikan juga harus ditempatkan sesuai objek dan kewenangan lembaga peradilan.
Pernyataan Mensesneg bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur menjadi informasi penting, tetapi belum dapat dimaknai sebagai berakhirnya jabatan wakil presiden.
Publik kini menunggu perkembangan berikutnya: apakah Gibran akan menindaklanjuti niat tersebut melalui prosedur resmi, bagaimana proses pembuktian dokumen pendidikan di PTUN, serta sejauh mana DPR akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Perkembangan ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum, akuntabilitas pejabat publik, dan pelaksanaan prinsip konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia.
DelikAntara.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dengan mengedepankan fakta, verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
#Gibran #Prabowo #PolitikNasional #DPRRI #PolemikIjazah #MahkamahAgung #DelikAntara #FaktaDibalikIntelektual
