JAKARTA, DELIK ANTARA.COM – Ribuan dapur Makan Bergizi Gratis MBG sudah dibangun, tapi banyak yang belum bisa beroperasi. Kebijakan moratorium penambahan dapur baru memicu protes dari para pengelola yang mengaku telah mengeluarkan investasi besar untuk memenuhi persyaratan pemerintah.
Dalam rapat dengar pendapat di DPR, tiga asosiasi pengelola dapur menyampaikan keluhan anggotanya. Mereka sudah membangun dapur, mengurus perizinan, membeli peralatan, hingga merekrut tenaga kerja. Namun operasional tertunda akibat kebijakan moratorium.
Menurut Asosiasi Pangan dan Gizi Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 3T, setiap dapur membutuhkan investasi sedikitnya Rp1,5 miliar. Sebagian pengelola bahkan disebut rela meminjam ke bank atau menjual aset untuk membiayai pembangunan.
Tak hanya itu, sekitar 1.200 dapur di wilayah terpencil diklaim sudah siap beroperasi, tetapi belum mendapat izin untuk mulai melayani program MBG.
Karena situasi ini, tiga asosiasi pengelola menyatakan mempertimbangkan langkah hukum apabila dana yang telah mereka keluarkan tidak dikembalikan atau dapur yang sudah dibangun tetap tidak diizinkan beroperasi.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menghentikan sementara penambahan sekitar 13.000 dapur baru sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran program MBG.
Seharusnya pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Efisiensi anggaran tetap harus jalan, tapi tidak dengan cara membiarkan mitra menanggung kerugian sendirian.
Solusinya:
1. Buka kembali secara terbatas untuk dapur yang sudah jadi dan siap operasi, terutama di 3T.
2. Lakukan audit cepat dan transparan agar tidak ada dapur siluman.
3. Beri kepastian hukum dan jadwal. Jika memang tidak bisa lanjut, kembalikan investasi atau beri kompensasi yang wajar.
Program MBG adalah program strategis nasional. Keberhasilannya tergantung pada dapur yang jalan, bukan pada jumlah dapur yang direncanakan. Menjaga mitra sama artinya menjaga keberlanjutan program.
Untuk Pemerintah: Efisiensi boleh, asal adil. Selesaikan persoalan dapur yang sudah terlanjur dibangun.
Untuk DPR: Awasi agar moratorium tidak melahirkan korban baru.
Untuk Pengelola: Tetap komunikasi dengan pemerintah dan jaga mutu.
DelikAntara.com akan terus mengawal agar MBG benar-benar sampai ke piring anak-anak, bukan berhenti di tumpukan dokumen dan dapur yang mangkrak.
Redaksi DelikAntara.com
Fakta di Balik Intelektual.
Kami kawal anggaran, kami jaga gizi anak bangsa.
