JAKARTA, DELIKANTARA.COM – Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menyoroti pola pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilainya masih cenderung berfokus pada pelanggaran oleh pejabat dan aparatur pemerintahan, sementara dugaan pencurian kekayaan negara dalam skala besar belum mendapat perhatian seimbang.
Dalam pernyataannya, Yusril menegaskan bahwa praktik suap berskala kecil, seperti pemberian uang untuk mengurus administrasi di tingkat kelurahan, tetap harus diberantas. Namun, menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada persoalan tersebut.
Ia menilai, perhatian publik juga perlu diarahkan pada dugaan pencurian kekayaan negara melalui praktik illegal fishing, eksploitasi sumber daya alam, serta pengelolaan keuntungan usaha yang diduga tidak memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Yusril bahkan mempertanyakan minimnya perhatian terhadap potensi kerugian negara akibat pencurian sumber daya laut dan praktik bisnis berskala besar.
Selain itu, ia menyinggung dugaan praktik pemanfaatan pinjaman perbankan untuk kegiatan perkebunan berskala besar, kemudian keuntungan usaha disimpan di luar negeri. Ia menilai praktik semacam itu perlu menjadi perhatian serius dalam upaya melindungi kekayaan nasional.
Yusril juga mengungkapkan adanya perlawanan terhadap gagasan penyempurnaan makna kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas perhatian terhadap kejahatan ekonomi yang berdampak besar bagi bangsa.
Di akhir pernyataannya, Yusril menekankan pentingnya membangun nasionalisme dan memperkuat ketahanan nasional. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri secara mandiri tanpa menggantungkan nasib kepada pihak asing.
Perspektif DelikAntara.com:
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengukur besarnya uang yang diselewengkan oleh pejabat. Perlindungan kekayaan negara, pengawasan sumber daya alam, serta penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi berskala besar juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa.
Laporan: Aby Razak
