KENDARI, DelikAntara.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyerap anggaran Rp725,41 miliar hingga 1 Mei 2026. Dalam periode itu, sebanyak 667.305 penerima manfaat tercatat ikut dalam program yang menyasar peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga tenaga kependidikan.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra menunjukkan program tersebut kini berjalan di seluruh 17 kabupaten dan kota dengan dukungan 273 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kota Kendari kemudian menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat tertinggi, mencapai lebih dari 102 ribu orang, disusul Kabupaten Konawe dan Muna.
Pelaksanaan MBG juga turut melibatkan sekitar 12.600 tenaga kerja serta dukungan lintas sektor, termasuk TNI dan Polri. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, mengatakan program itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberi dampak pada aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan tenaga kerja.
“MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah lewat keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal,” ujarnya, saat diwawancarai tim jurnalis DelikAntara.com Rabu (6/5/2026).
Menanggapi tantangan bahan baku, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Konawe, Nopri Al Ikmansya, S.H., menegaskan pasokan untuk dapur SPPG di Konawe relatif aman berkat kerja sama dengan petani dan UMKM lokal.
“Untuk Konawe, kami pastikan stok bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal tercukupi. Memang harga pasar fluktuatif, tapi dengan kontrak dengan kelompok tani binaan, dapur SPPG tidak kekurangan. Justru MBG ini jadi pasar pasti buat produk mereka,” kata Nopri.
Nopri menambahkan, BGN Konawe aktif mendampingi 26 SPPG di wilayahnya agar penuhi standar gizi BGN sekaligus serap komoditas unggulan Konawe: beras, sayur, ikan air tawar, dan telur. “Prinsip kami: dari Konawe, oleh Konawe, untuk Konawe,” tegasnya.
Meski realisasi program terus berjalan, pelaksanaan MBG di Sultra masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya ketersediaan bahan baku di tengah harga fluktuatif. Wilayah kepulauan juga jadi tantangan distribusi karena faktor geografis.
Selain itu, aspek kesehatan dan lingkungan turut menjadi perhatian, mulai dari pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga ketersediaan gas dan BBM untuk operasional dapur layanan di luar perkotaan.
DJPb Sultra menyoroti perlunya peningkatan keterlibatan UMKM dan pemanfaatan bahan baku lokal agar perputaran ekonomi lebih terasa. Ke depan, MBG di Sultra difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan, dan keberlanjutan.
“Pelaksanaan MBG perlu terus dijaga agar tepat sasaran, efektif, dan pengelolaan keuangannya tetap sesuai ketentuan. Kolaborasi semua pihak penting supaya program ini bisa terus berjalan di tengah berbagai tantangan,” kata Iman Widhiyanto.
Kolaborasi DJPb dan BGN kunci MBG sukses. Jika Konawe bisa, daerah lain harus bisa. Redaksi membuka ruang Konfirmasi 1×24 jam untuk BGN 17 kabupaten/kota di Sultra. Lapor jika dapur MBG kekurangan bahan baku.
