KONAWE, DELIK ANTARA.COM – Penanganan tiga perkara dugaan korupsi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mulai memasuki fase penentuan. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Tipidkor Satreskrim Polres Konawe kini menuntaskan sejumlah tahapan pemeriksaan sebelum menentukan arah hukum masing-masing perkara.
Dua perkara bahkan disebut tinggal menunggu gelar perkara untuk menentukan kemungkinan penetapan tersangka. Keduanya yakni dugaan penyimpangan dana insentif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Konawe serta dugaan penyimpangan dana rutin Kecamatan Morosi.
Sementara satu perkara lainnya, yakni dugaan penyimpangan belanja makan dan minum Bupati Konawe pada Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Setda Konawe, masih menunggu hasil audit sebelum status hukumnya ditingkatkan.
Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjono, S.IK., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Laode Muh. Jefri, S.Tr.K., S.IK., MH., mengatakan, penyidik telah menyelesaikan permintaan keterangan ahli untuk dua perkara yang berkaitan dengan dana insentif Disnakertrans dan dana rutin Kecamatan Morosi.
“Sudah selesai permintaan keterangan ahli. Kedua perkara tersebut tinggal menunggu gelar perkara penetapan tersangka,” kata AKP. Jefri, Jumat 11/9/2026.
Dengan rampungnya keterangan ahli, penyidik kini memiliki bahan untuk membawa kedua perkara tersebut ke forum gelar perkara. Dari tahap inilah arah penanganan hukum akan ditentukan, termasuk siapa saja yang dianggap memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.
DelikAntara.com Mencatat 3 Poin yang Mengukap FAKTA DI BALIK INTELEKTUAL
1. Fakta Hukum: 3 Kasus, 2 Siap Tersangka, 1 Tunggu Audit.
Dana insentif Disnakertrans dan dana rutin Morosi siap naik ke gelar perkara. Sementara kasus belanja makan Bupati masih butuh audit BPKP. Ini menunjukkan keseriusan Polres Konawe di bawah AKBP Edi Raharjono Sekaligus tindak lanjut Kapolda Sultra Dr. Himawan Bayu aji.
2. Fakta Sosiologis: Korupsi di Konawe, Rakyat Menunggu Aksi Nyata.
Konawe adalah lumbung SDA, tapi angka kemiskinan masih tinggi. Kasus korupsi ini jadi sorotan publik, menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas.
3. Fakta Operasional: Gelar Perkara Menentukan Masa Depan Tersangka.
Gelar perkara akan menentukan apakah kasus ini cukup bukti untuk naik ke tahap penyidikan atau tidak. Jika cukup, penetapan tersangka tinggal waktu.
Pemberitaan ini berlandaskan Norma Hukum dan kebijakan Jurnalistik
1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 – Kemerdekaan Pers
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK
3. KUHP Pasal 2 dan 3 tentang Korupsi
4. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
5. Instruksi Kapolri tentang Penanganan Kasus Korupsi
Dengan demikian, Korupsi Bukan Lagi Pilihan. Polres Tunjukkan Tangan Besi.
Dana Insentif dan Dana Rutin, Dua Kasus yang Siap Menghantam Meja Tersangka.
Korupsi di Konawe, Rakyat Menunggu Aksi Nyata, Bukan Janji Palsu.
Laporan: Aby Razak
