KONAWE, DELIK ANTARA.COM – Konawe bukan lagi pinggiran. Ketika Wamendagri memilih halaman Kantor Bupati Konawe sebagai panggung pembuka Temu Karya Nasional, itu sinyal: desa adalah poros Indonesia Emas 2045. Di tengah musim kemarau, geopolitik global, dan transisi energi, Sultra dengan tambang dan pertaniannya diuji. Bisakah forum ini melahirkan gagasan yang bukan sekadar wacana, tapi kebijakan yang dirasakan warga sampai ke pelosok.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia RI Akhmad Wiyagus secara resmi membuka Temu Karya Nasional di halaman Kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/6/2026).
Ribuan peserta dari berbagai daerah hadir menjadikan Konawe pusat pertukaran gagasan pembangunan desa. “Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa,” tegas Wamendagri di hadapan kepala daerah, kepala desa, dan Forkopimda.
Acara dibuka dengan pemukulan gong oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, disaksikan peserta dari berbagai provinsi. Prosesi ini menandai dimulainya rangkaian forum strategis nasional yang menempatkan Konawe sebagai tuan rumah.
Penjabat Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah dalam laporan pembuka menyebut kehadiran peserta sebagai kehormatan sekaligus motivasi bagi Pemprov Sultra mendorong desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wamendagri mengapresiasi Pemprov Sultra dan Pemkab Konawe sebagai tuan rumah. Ia menegaskan Temu Karya bukan sekadar silaturahmi, tapi wadah berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bupati Konawe Yusran Akbar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemendagri menjadikan Konawe tuan rumah forum berskala nasional.
“Kami menganggap Temu Karya Nasional ini bukan sekadar seremoni. Ini momentum strategis bagi Konawe untuk menunjukkan kapasitas, inovasi desa, dan kesiapan hilirisasi sumber daya alam. Pemkab Konawe siap bersinergi dengan pusat dan DPRD untuk memastikan gagasan di forum ini turun menjadi program nyata: jalan desa, BUMDes produktif, dan lapangan kerja bagi anak-anak Konawe,” tegas Yusran Akbar saat diwawancarai oleh tim jurnalis DelikAntara.com.
Ia menekankan, Konawe memiliki potensi pertanian dan tambang yang harus dikelola dengan tata kelola baik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat desa, bukan hanya korporasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menegaskan dukungan legislatif penuh terhadap agenda penguatan desa.
“DPRD Konawe siap mengawal dan memastikan anggaran desa dialokasikan tepat sasaran sesuai Asta Cita. Fungsi pengawasan kami akan dijalankan agar setiap rupiah dana desa benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temu Karya ini harus melahirkan rekomendasi yang kami tindaklanjuti lewat regulasi daerah,” ujar I Made Asmaya.
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi Perda dengan kebijakan pusat agar tidak terjadi tumpang tindih yang menghambat pembangunan desa.
Poin kritis yang di soroti Wamendagri Akhmad:
1. Potensi Sultra: Daerah ini punya SDA melimpah di tambang dan pertanian. Peran strategisnya ada di hilirisasi industri untuk nilai tambah, lapangan kerja, dan penguatan industri nasional.
2. Tantangan Global: Geopolitik, perubahan ekonomi dunia, dan teknologi cepat harus dijawab lewat kolaborasi pusat-daerah-desa.
3. Asta Cita dan Indonesia Emas 2045: Arah pembangunan bangsa. Wamendagri menekankan kepala daerah dan kepala desa tak cukup memahami, tapi harus mengimplementasikan agar manfaatnya nyata dirasakan warga.
“Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Karena itu, kepala daerah, kepala desa, dan seluruh pemangku kepentingan tidak cukup hanya memahami Asta Cita, tetapi harus mampu mengimplementasikannya,” ujarnya.
Forum ini sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Juga selaras Asta Cita Presiden: memperkuat pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.
Secara administratif, sinergi pusat-daerah-desa diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar kebijakan tidak tumpang tindih dan anggaran tepat sasaran.
Menjadi tuan rumah Temu Karya Nasional adalah “ujian kredibilitas” bagi Pemkab Konawe. Di satu sisi, ini peluang menunjukkan kapasitas penyelenggaraan, infrastruktur, dan inovasi desa.
Di sisi lain, publik akan membandingkan: apakah output forum ini hanya deklarasi, atau ada roadmap konkret hilirisasi nikel, pertanian, dan tata kelola dana desa yang lebih akuntabel?
Wamendagri menyentuh isu hilirisasi. Ini relevan dengan kritik publik nasional: SDA melimpah tapi lapangan kerja terbatas. Jika Konawe-Sultra bisa memotong rantai ekspor bahan mentah dan membangun ekosistem industri turunan, maka Temu Karya 2026 layak disebut titik balik.
Namun tantangan implementasi tetap besar: kapasitas SDM kepala desa, pengawasan dana desa, hingga resistensi birokrasi. Forum tanpa tindak lanjut akan mengulang pola “seminar lalu lupa”.
Turut hadir Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bupati Konawe bersama Wakil Bupati Konawe, Ketua DPRD Konawe, Sekda Konawe, Wakil Rektor III IPDN, kepala daerah/perwakilan, Forkopimda Sultra dan Konawe, serta pimpinan OPD provinsi-kabupaten. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan forum dibangun di atas prinsip kolaborasi multi-pemangku kepentingan.
Hingga berita ini terbit, redaksi belum menerima catatan resmi hasil rekomendasi awal forum. DelikAntara.com akan terus mengawal dan mempublikasikan dokumen rekomendasi serta komitmen Pemkab Konawe pasca acara.
Temu Karya Nasional di Konawe adalah ruang koreksi dan konvergensi. Negara akan diuji bukan dari seberapa meriah pembukaan, tapi dari seberapa cepat gagasan desa di Konawe diterjemahkan menjadi jalan desa beton, BUMDes untung, dan lapangan kerja hilirisasi.
Kode etik menuntut kami mengawal: apakah Asta Cita benar turun ke tanah, atau berhenti di podium? Publik berhak tahu, karena desa adalah fondasi Indonesia Emas 2045.
Laporan: Aby Razak
