MAKASSAR, DELIK ANTARA.COM – Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bentangan lautnya mencapai 6,4 juta kilometer persegi, atau 77 persen dari total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garis pantainya 108.000 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada. Di atas kertas, inilah modal raksasa untuk menjadi bangsa maritim yang berdaulat dan makmur.
Namun, di hadapan ratusan legislator dan kader PDI Perjuangan se-Indonesia ditempatkan di Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. justru membongkar sebuah paradoks. Kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto nasional baru 14 persen.
Di saat yang sama, 86,6 juta rakyat Indonesia masih bekerja di sektor informal, 9 juta anak muda masuk kategori NEET, dan kelas menengah menyusut 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.
“Laut kita emas, tetapi rakyatnya belum sejahtera. Ada yang salah dengan paradigma pembangunan kita,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kemaritiman itu, saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pembekalan Sekretaris DPD dan DPC Partai se-Indonesia di Makassar, Jumat 26/6/2026.
Ia menegaskan, angka-angka itu adalah alarm. Jika Indonesia tetap berjalan dengan pendekatan lama, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana. Indonesia Emas 2045 pun terancam hanya menjadi slogan.
Turut hadir dalam momen tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd.M.M, bersama anggota DPRD lainnya Koalisi Partai PDIP se-Kabupaten Konawe.
Dalam pemaparannya selama lebih dari dua jam, Anggota Komisi IV DPR RI itu membeberkan peta besar persoalan bangsa. “Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, kelas menengah terus menyusut, jutaan anak muda belum memperoleh pekerjaan yang layak, produktivitas nasional berjalan lambat, sementara tekanan ekonomi global semakin berat,” tegasnya.
Prof. Rokhmin tidak hanya memaparkan sederet angka statistik, tetapi membangun argumentasi mengapa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma pembangunan apabila ingin benar-benar mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Persoalan Indonesia hari ini bukan semata persoalan pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperkuat daya saing bangsa, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” ujarnya.
Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini, modal dasar maritim Indonesia sudah lengkap. Dengan wilayah laut 77 persen dari luas NKRI dan posisi di jalur perdagangan dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi poros maritim global. Namun tanpa perubahan cara pandang pembangunan, potensi itu akan terus menjadi paradoks: kaya sumber daya tetapi lambat sejahtera.
Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan, krisis lapangan kerja menjadi alarm pertama. Meski perekonomian tumbuh sekitar lima persen, kualitas pertumbuhan belum cukup menyerap angkatan kerja. Sepanjang 2025 hanya 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta, sementara tenaga kerja baru 3,5 juta orang/tahun.
“Kesenjangan tersebut menyebabkan jutaan masyarakat akhirnya bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki produktivitas rendah, penghasilan terbatas, dan minim perlindungan sosial,” ungkapnya.
Data menunjukkan 59,4 persen pekerja Indonesia, atau 86,6 juta orang, masih di sektor informal. Dari 64,2 juta UMKM, 99,9 persen adalah usaha mikro. Dominasi ini menunjukkan gejala involusi ekonomi.
Prof. Rokhmin menegaskan, bonus demografi berpotensi menjadi bencana jika negara gagal menyediakan pekerjaan dan pelatihan. Pengangguran usia 15–24 tahun 17,32%. NEET 20,31% atau 9 juta anak muda tidak bekerja, tidak sekolah, tidak pelatihan. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata ASEAN.
Dalam lima tahun terakhir, kelas menengah turun dari 57,33 juta 2019 menjadi 47,85 juta 2024. “Rata-rata pengeluaran kelas menengah kini hanya selisih Rp16 ribu dari batas miskin. Guncangan kecil bisa menjatuhkan jutaan keluarga,” tuturnya. Padahal konsumsi rumah tangga >50% PDB.
Total utang pemerintah Rp8.444 triliun. Pembayaran bunga utang Rp500 triliun/tahun, hampir setara defisit APBN. “Semakin besar bunga, semakin sempit ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan,” tegasnya.
Geopolitik, perang dagang, krisis iklim, dan disrupsi AI-IoT-robotika. “Apabila gagal beradaptasi, dampaknya menurunnya investasi, melemahnya industri, meningkatnya pengangguran, hingga kemiskinan,” jelasnya.
Sebagai jalan keluar, Prof. Rokhmin menawarkan Ekonomi Biru. 11 sektor: perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kehutanan pesisir, pulau kecil, dan sumber daya nonkonvensional. Nilai ekonomi USD 1,348 triliun/tahun, potensi 45 juta lapangan kerja.
Namun kontribusi ke PDB baru 14%. “Syaratnya: lompatan paradigma. Peta jalan konsisten, SDM vokasi, inovasi, hilirisasi, tata kelola baik,” tegasnya.
Dengan demikian, jika 11 sektor Ekonomi Biru diwujudkan, jika vokasi maritim digeber, jika fiskal diselamatkan, maka Indonesia Emas 2045 bukan slogan. Jika tidak, 77% laut hanya jadi pemandangan.
Laporan: Redaksi
