KENDARI, DELIKANTARA.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang PBB, Yuri Kemal Fadlullah, melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara pada Minggu, 27 September 2026.
Dalam wawancara eksklusif bersama wartawan, Yuri mengungkapkan baru saja melantik DPW dan DPC seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Alhamdulillah kita baru saja melantik DPW dan DPC seluruh provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya ini adalah suatu momentum yang baik untuk kita mulai melakukan konsolidasi dan penguatan infrastruktur,” ujar Yuri Kemal Fadlullah membuka wawancara.
Yuri menjelaskan target utama yang ditetapkan DPP dalam Rakernas kemarin adalah menentukan dapil-dapil prioritas, termasuk Sultra.
“Target utama yang ditetapkan oleh DPP dalam Rakernas kemarin adalah kita akan menentukan dapil-dapil prioritas termasuk salah satunya mungkin Sultra adalah dapil-dapil prioritas. Tentunya tadi juga saya sampaikan bahwa akan ada format pemilu yang akan sedikit berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” jelasnya.
Untuk Pemilu 2029, PBB menargetkan meloloskan caleg DPR RI di Sultra dan satu kursi di setiap dapil kabupaten.
“2029 target kita adalah bagaimana meloloskan caleg DPR RI PBB di provinsi Sultra. Itu satu, yang kedua untuk nanti pemilu legislatif lokalnya tentunya kita menerapkan target satu kursi di dalam satu dapil di tiap-tiap kabupaten. Dan InsyaAllah kami percaya PBB di sini merupakan partai yang besar dan patut diperhitungkan,” tegasnya.
Yuri optimistis konsolidasi segera terjadi dan PBB bisa masuk tahapan verifikasi pemilu.
“Dan ini awal momentum yang baik dan kita harap bisa konsolidasi segera bisa terjadi, kita bisa masuk dalam tahapan untuk verifikasi pemilu dan mudah-mudahan 2029 akan ada PBB itu lolos threshold,” ujarnya.
Terkait parliamentary threshold, Yuri menyebut saat ini ada wacana penetapan threshold baru di konsolidasi nasional. PBB menawarkan gagasan baru angka 1 persen.
“Kita lihat tahu juga mungkin di konsolidasi nasional sekarang kita akan sudah mendengar ada beberapa partai politik yang sudah menetapkan jumlah parliamentary threshold. Tetapi kami PBB percaya bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi itu menetapkan beberapa parameter tertentu. Angka itu ditetapkan untuk mengurangi jumlah suara yang terbuang dan kami pikir angka 1 persen PBB itu menawarkan suatu gagasan baru, suatu angka yang mungkin tidak muluk-muluk sehingga semua partai politik peserta pemilu berkesempatan untuk menjadi parlemen di Senayan,” paparnya.
PBB juga menawarkan format fraksi gabungan.
“Terus yang kedua PBB juga menawarkan untuk kita ini bergabung apabila kita dapat satu kursi bisa saja dia itu membentuk fraksi dengan partai parlemen yang sudah lolos threshold atau partai-partai non-parlemen yang tidak lolos threshold digabung sehingga bisa masuk parliamentary threshold. Dan itulah gagasan yang kita selalu gaungkan. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan jumpa dengan pimpinan DPR,” kata Yuri.
Menjawab pertanyaan soal pencalonan, Yuri menegaskan fokus saat ini adalah lolos verifikasi pemilu dulu.
“Belum tentu dong, ini kan kita yang penting lolos pemilu dulu, kita lolos dulu untuk pemilu sebagai verifikasi baru kita akan tentukan pencalonan nanti. Kita juga sekarang belum tentu tahu bagaimana format politik nanti ke depan 2029 apakah nanti di dalam masa transisi antara pemilu presiden dan pemilu lokal itu bagaimana dengan nasib anggota DPRD yang sekarang,” ujarnya.
Yuri memuji kekuatan PBB Sultra yang memiliki 4 aleg provinsi dan 20 aleg kabupaten kota dengan 147 ribu suara.
“Sekarang ini DPRD bulan bintang di Sulawesi Tenggara punya provinsi 4, aleg kabupaten dan kota itu ada 20, berarti kan sesuatu kekuatan yang luar biasa, dapat 147 ribu suara di provinsi. Artinya kalau dikonversikan menjadi DPRD mungkin suara itu bisa untuk loloskan aleg DPRD untuk ke depannya,” ungkapnya.
Terkait Pilkada di 17 kabupaten kota yang baru Konawe Utara yang memiliki kader PBB, Yuri menyebut akan melihat dinamika dan meluncurkan kader potensial, namun masih terlalu cepat karena format Pilkada ke depan belum jelas.
Soal perjuangan partai kecil melawan parliamentary threshold, Yuri menjelaskan UU Pemilu 2017 yang dipakai 2019 dan 2024 telah menghasilkan 21-22 putusan MK yang mengabulkan persyaratan kondisional. Tahun depan akan masuk Prolegnas RUU Pemilu di DPR.
“Yang kami lakukan adalah InsyaAllah tahun depan itu akan menjadi Prolegnas undang-undang pemilu di DPR. PBB akan terus menggaungkan bagaimana kita ini akan membentuk suatu format pemilu yang baik menurut keyakinan kita sehingga bisa mengakomodir seluruh suara-suara yang terbuang dan bisa menjadi pemilu yang jujur adil dan lebih bermakna untuk Indonesia,” tegasnya.
Menjawab isu Ruksamin masuk kabinet, Yuri menyebut kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Ruksamin sebagai putra terbaik Sultra yang sudah masuk jajaran pimpinan nasional levelnya sudah nasional.
“Kalau kabinet ataupun lembaga itu merupakan hak prerogatif Presiden. Itu adalah suatu bentuk ikhtiar, apabila beliau sekarang putra terbaik dari Sulawesi Tenggara sudah masuk jajaran pimpinan nasional, seharusnya level beliau itu sudah tidak lagi di provinsi sehingga level beliau itu sudah berada di nasional, jadi mungkin di kabinet ataupun kepala badan atau lembaga. Bahwa bocorannya di mana kita akhirnya belum tahu,” ujarnya.
Yuri menegaskan PBB adalah partai pendukung pemerintah dan satu-satunya partai dengan tiga ketua umum yang membela Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Mahkamah Konstitusi MK.
“Kami Partai Bulan Bintang merupakan partai pendukung pemerintah, pendukung Presiden dan PBB adalah satu-satunya partai dengan tiga ketua umum yang membela Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Mahkamah Konstitusi. Partai koalisi, di MK kemarin ketua timnya Pak Yusril, wakil ketua timnya Pak Fahri PJ Ketum sebelum saya, dan sekretaris timnya saya sendiri selaku PJ Ketua Umum yang saat ini. Dan partai yang pertama mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden,” jelasnya.
Terkait peluang Ruksamin masuk kabinet, Yuri menegaskan jika dari Sultra pasti memajukan Ruksamin.
“Kalau di kabinet itu silahkan ditanya kepada Pak Presidennya. Kita sebagai partai pendukung hanya bisa melakukan rekomendasi. Kalau dari Sulawesi Tenggara ya pasti kita akan memajukan Pak Ruksamin sebagai satu-satunya calon untuk di kabinet itu sendiri. Tetapi persentase dan probabilitasnya kami kembalikan kepada Pak Presiden,” katanya.
Di akhir wawancara, Yuri berpesan kepada Ketua DPW PBB Sultra untuk segera bergerak membentuk infrastruktur hingga PAC, ranting desa kelurahan, serta pemenuhan verifikasi faktual.
“Pesan kepada Ketua DPW sahabat saya Pak Bupati Konut, mulailah sekarang bergerak untuk membentuk infrastruktur karena walaupun memang sudah terbentuk di seluruh DPC tugas berikutnya adalah untuk membentuk anggota PAC serta ranting sampai dengan seluruh desa ataupun kelurahan termasuk juga untuk pemenuhan Verval untuk pemenuhan anggota 1 per seribu atau minimal seribu untuk daerah yang lebih dari satu juta. Itu merupakan PR yang berat dan mudah-mudahan bisa diselesaikan sampai akhir Desember, itu target nasional kita,” pungkas Yuri.
Sementara Ketua DPW PBB Sultra Resmi terlantik, Ikbar, menyampaikan rasa syukurnya atas tuntasnya pembentukan pengurus di seluruh tingkatan wilayah Sultra.
Ikbar mengungkapkan kepengurusan PBB di 17 kabupaten/kota se-Sultra telah rampung 100 persen, termasuk pemenuhan syarat keterwakilan perempuan.
“Seluruh struktur kepengurusan, baik di tingkat wilayah maupun kabupaten/kota, harus rampung beserta keterwakilan gender minimal 30 persen. Alhamdulillah, Sultra sudah rampung 100 persen. Bahkan seperti disampaikan Pak Ketum tadi, Sultra menjadi satu-satunya provinsi yang strukturnya sudah selesai 100 persen,” ungkap Ikbar.
Menghadapi persaingan politik yang kian dinamis, Ikbar mengimbau seluruh kader dan pengurus di tingkat DPW maupun DPC untuk hadir di tengah masyarakat dan tidak sekadar menjadi simbol.
Ia meminta para anggota parlemen dari PBB memanfaatkan masa reses guna menyerap Pokok-Pokok Pikiran Pokir warga.
“Saya berharap seluruh kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang lebih jeli melihat permasalahan di tengah masyarakat. PBB tidak boleh hanya dikenal sebagai simbol atau lambang, tetapi harus hadir menyelesaikan persoalan riil warga,” tegasnya.
Terkait kesiapan Pilkada di luar wilayah Konawe Utara Konut, Ikbar menegaskan pihak partai akan melihat perkembangan dinamika politik serta elektabilitas figur melalui survei.
“Untuk daerah di luar Konut, kita akan melihat dinamikanya. Kontestasi politik memiliki beberapa kriteria, seperti tingkat elektabilitas calon maupun hasil survei. Saat ini belum bisa kita simpulkan karena tahapan pelaksanaan masih cukup jauh. Ke depan, kami akan lebih selektif menyaring kader-kader potensial untuk direkomendasikan maju dalam Pemilu maupun Pilkada,” pungkasnya.
FAKTA DIBALIK – INTELEKTUAL & ANALISIS:
1. Sultra Satu-Satunya Provinsi Rampung 100 Persen – Modal Kuat Verifikasi Pemilu 2029.
2. Target 1 Kursi Per Dapil di Tiap Kabupaten dan Lolos DPR RI Sultra – Target Realistis Dengan 147 Ribu Suara dan 24 Aleg Existing.
3. Gagasan Threshold 1 Persen dan Fraksi Gabungan – Solusi PBB Atasi Suara Terbuang Pemilu 2024.
4. PBB Satu-Satunya Partai Dengan 3 Ketum Bela Prabowo Gibran di MK – Posisi Tawar Kuat Masuk Kabinet.
5. Ruksamin Dari Bupati Konut ke Level Nasional – Peluang Kabinet Sebagai Representasi Sultra.
Penulis: Aby Razak
