KENDARI, DelikAntara.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah punya target besar untuk memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 82,9 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita.
Namun, Prabowo mengaku tak masalah apabila ada sekolah yang menolak MBG. Dia menyebut sekolah tersebut mungkin murid-muridnya anak orang kaya. Dia menegaskan tidak akan memaksa semua pihak menerima MBG.
Hal tersebut diungkap Prabowo saat berkunjung ke salah satu Kampung Nelayan Merah Putih, di Gorontalo, Sabtu (10/5) seperti dikutip dari detikFinance.
“Yang tidak perlu, enggak apa-apa ya kan, kalau anak-anak orang kaya enggak perlu (MBG), enggak apa-apa. Benar, enggak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak kita rajin belajar,” tegas Prabowo dalam video yang disiarkan virtual.
Terkait respons ada warga yang mengaku belum dapat MBG, Prabowo mengaku pihaknya akan mencatat keluhan itu dan segera membuka akses Makan Gratis ke seluruh bagian Gorontalo. Dia menekankan semua sekolah yang merasa perlu MBG dijamin akan mendapatkannya.
Menanggapi arahan Presiden, Koordinator Regional Sulawesi Tenggara (Kareg Sultra), yang membawahi koordinasi MBG lintas kabupaten/kota, menyatakan Sultra siap menyesuaikan dengan prinsip “memberi kesempatan untuk memilih; menerima atau tidak menerima MBG”.
“Pernyataan Bapak Presiden sangat realistis. Di Sultra, per 1 Mei 2026 sudah 667.305 penerima manfaat. Namun kami akui, masih ada sekolah di wilayah terpencil yang belum terlayani optimal karena kondisi geografi,” kata Kareg Sultra, Selasa (11/5/2026).
Kareg Sultra juga menambahkan sebagai upaya percepatan pemerataan di wilayah terpencil maka saat ini sudah dibangun 139 SPPG Terpencil di Sulawesi Tenggara.
“Jika ada sekolah yang mayoritas peserta didiknya dari kelas menengah ke atas dan merasa tidak membutuhkan MBG, maka tidak ada paksaan. Akan tetapi, penolakan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan,” tegasnya.
“MBG adalah pemenuhan hak gizi anak sesuai Perpres 83/2024. Artinya bahwa semua kategori yang masuk dalam penerima manfaat berdasarkan Perpres 115/2025 maka memiliki hak untuk menerima MBG, baik dari kategori mampu maupun tidak mampu,” ujarnya.
Ia menyebut BGN Sultra kini mulai petakan sekolah yang secara sukarela menolak MBG agar data 82,9 juta nasional lebih akurat.
Pernyataan ini muncul di tengah realisasi MBG yang timpang. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), per 1 Mei 2026 sudah 667.305 penerima dengan anggaran Rp725,41 M. Namun di wilayah 3T seperti Gorontalo, distribusi masih jadi tantangan.
Pernyataan Prabowo dibaca sebagai strategi fleksibel. MBG bukan bantuan sosial wajib, tapi hak yang bisa diambil. Sekolah swasta elite boleh menolak agar anggaran fokus ke yang benar-benar butuh. Ini cegah kritik “MBG salah sasaran”.
Target 82,9 juta penerima adalah skala raksasa. Dengan asumsi Rp15.000/porsi x 5 hari x 52 minggu = Rp3,9 juta/anak/tahun. Total: Rp323 triliun/tahun jika penuh. Ini hampir 10% APBN 2026.
Prabowo tak rinci timeline 82,9 juta. Saat ini baru belasan juta. Pernyataan “tidak dipaksa” juga sinyal: pemerintah realistis, tak akan kejar target dengan mengorbankan kualitas dan akuntabilitas.
MBG sukarela = anggaran tepat sasaran. Tapi jangan sampai “menolak” jadi alasan birokrasi lambat. Redaksi membuka ruang Aduan MBG 1×24 jam. Sekolah/posyandu belum dapat MBG, lapor ke kami. 82,9 juta itu janji, realisasinya kita kawal.
Laporan: Aby Razak
