DelikAntara.com || KENDARI – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melontarkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah agar tidak bekerja secara reaktif menunggu isu viral baru kemudian bergerak. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Sultra, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, gubernur menekankan bahwa berbagai persoalan masyarakat harus sejak awal dibahas dan dirumuskan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Jangan menunggu viral baru dikerjakan. Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain, harus terangkum di musrenbang,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan. Ini dapurnya perencanaan. Kalau dari awal aspirasi tidak ditangkap, jangan salahkan rakyat kalau teriak di medsos,” kata Andi Sumangerukka.
Selain itu, gubernur juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah agar tidak lagi berorientasi pada kepentingan pimpinan, melainkan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.
“Anggaran fokus melayani masyarakat, bukan melayani pemimpin. Tidak boleh lagi anggaran hanya lebih besar untuk melayani pimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh usulan program harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan dan menjadi prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Cek ke bawah. Jalan rusak, Puskesmas tanpa obat, sekolah roboh. Itu yang harusnya masuk prioritas, bukan pengadaan mobil dinas baru,” sentil Gubernur.
Penegasan ini disampaikan menjelang pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan akan dibuka langsung oleh gubernur pada Selasa (5/5/2026).
Musrenbang Provinsi akan jadi ajang sinkronisasi program kabupaten/kota dengan RPJMD Sultra.
Pernyataan Gubernur Sultra ini jadi penanda penting reformasi birokrasi dan anggaran di Sultra.
Redaksi membuka ruang Hak Jawab 2×24 jam untuk Kepala Bappeda Sultra, Sekda, dan seluruh Kepala OPD terkait implementasi arahan Gubernur.
Publik Sultra kini menunggu: apakah Musrenbang 5 Mei benar-benar hasilkan program pro-rakyat, bukan sekadar dokumen.
Laporan: Redaksi
