Delikantara.com, Konawe – Puluhan Mahasiswa dan Para petani Kecamatan Uepai melakukan aksi demontrasi di kantor Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe. Aksi demontrasi tersebut terkait ancaman gagal panen yang menimpa para petani akibat dampak dari Proyek pembangunan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari.
Para pengunjuk rasa menyoroti proyek pembangunan bangunan ukur ambang lebar debit air di Ameroro, Kecamatan Uepai, yang justru menimbulkan dampak negatif terhadap sistem irigasi sawah milik warga.
“Sejak proyek itu dibangun, aliran air ke sawah kami terputus total. Kami terancam gagal panen dan kehilangan mata pencaharian,” teriak salah seorang orator dengan nada penuh kekecewaan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd, MM, didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal, S.H., serta Ketua Komisi II DPRD Eko Saputra Jaya, S.H., beserta anggota komisi terkait, langsung turun ke lapangan meninjau lokasi tersebut
Di tengah guyuran hujan yang cukup deras, I Made Asmaya dan para wakil rakyat lainnya terus semangat dan menyambangi area persawahan di Kecamatan Uepai. Tujuan daeipada itu guna untuk menyaksikan langsung kondisi debit air dari bangunan BWS yang menjadi sumber permasalahan para petani.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memverifikasi langsung kebenaran informasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dan para petani,” jelas I Made Asmaya kepada awak media usai melakukan peninjauan.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, terungkap bahwa meskipun debit air di sumber tampak besar, namun alirannya belum mampu menjangkau seluruh area persawahan.
Selain itu, berdasarkan Informasi awal menyebutkan bahwa terdapat sekitar 143 hektare lahan sawah belum dapat digarap akibat masalah irigasi ini.
Sebagai langkah tindak lanjut yang konkret, DPRD Konawe memastikan akan segera memanggil pihak BWS Wilayah IV Kendari untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan warga terdampak pada Kamis, 10 April 2025 mendatang.
“Surat pemanggilan akan kami siapkan dan kirimkan hari ini juga. RDP ini harus segera dilaksanakan agar permasalahan ini dapat segera ditemukan solusinya,” tegas I Made Asmaya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Nasrullah Faizal menekankan urgensi penyelesaian masalah ini mengingat dampaknya terhadap program Asta Cita Presiden di sektor pertanian.
“Ini adalah bagian dari Program Asta Cita Presiden yang harus kita sukseskan. Tentu saja, hak-hak petani kita juga tidak boleh diabaikan dan dirugikan,” tandas Nasrullah Faizal.
